You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Puluhan Organisasi di Jakbar Ikuti Sosialisasi Penanganan Gangguan Konflik
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Pemkot Jakbar Gelar Sosialisasi Penanganan Konflik

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menggelar sosialisasi penanganan gangguan konflik sosial bagi kader organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP). Diharapkan, kader organisasi tersebut mampu mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman.

Peran serta Ormas dan OKP sangat diperlukan membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif

Asisten Pemerintahan Jakarta Barat, Denny Ramdany mengatakan, sosialisasi diikuti kader dari 20 organisasi masyarakat dan kepemudaan di Jakarta Barat. Sosialisasi bertujuan agar mereka turut membantu pemerintah menjaga lingkungan agar tetap kondusif dan aman.

“Peran serta Ormas dan OKP sangat diperlukan membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ujarnya, Senin (26/9).

Komunikasi Informal Antar Ormas Harus Lebih Intensif

Diakui Denny, hingga saat ini, Jakarta Barat relatif kondusif. Namun, dirinya tetap mengingatkan para ormas, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat untuk tidak terlena. Sebab, warga Jakarta Barat terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan golongan yang potensial terjadi gesekan.

"Keberadaan Ormas, OKP, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting menyelesaikan permasalahan di lingkungan masing-masing sebagai penengah yang netral," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11733 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1312 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati